Kuningan News — Dalam rangka kegiatan Non Fisik TMMD Skala Nasional ke-125 TA 2025, Kodim 0615/Kuningan menggelar penyuluhan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Balai Desa Sindangjawa, Kecamatan Kadugede. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (8/8/2025) dihadiri oleh sekitar 50 peserta, termasuk Danramil 151/Pancalang Kapten Chb Sunardi, Konsultan PLUT Kuningan Agah Purnama S.Si, Kabid UMKM Kuningan Adi Pati, serta Kepala Desa Sindangjawa Oom Komariyah dan ibu-ibu PKK. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi dan strategi pemasaran modern. Agah Purnama, selaku konsultan yang diundang, memaparkan pentingnya digital marketing bagi UMKM di era digital ini. “Pemasaran digital sangat penting untuk menjangkau pelanggan lebih luas dan lebih efisien,” ujarnya. Dalam presentasinya, Agah menjelaskan berbagai platform yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, seperti media sosial (Facebook, Instagram, TikTok) ...
Usulan Fraksi PKS Terkait Pengalihan Pengelolaan RSUD Linggajati ke Pemprov Jabar, Ini Kata Pengamat Kebijakan Publik!
Kuningan News — Seorang pengamat kebijakan publik dengan sapaan Mang Ewo, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan yang mengusulkan pengalihan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Linggajati dari Pemkab Kuningan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Menurutnya, usulan ini bukan sekadar manuver politik, tetapi langkah strategis yang berbasis bukti dan kebutuhan riil masyarakat Kuningan. Dalam pandangan Mang Ewo, kondisi fiskal daerah yang terbatas menuntut adanya terobosan kebijakan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap meningkat. “Pengalihan ke Pemprov adalah solusi logis yang berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya. Mang Ewo mengemukakan tiga alasan utama yang mendasari dukungannya terhadap usulan tersebut. Pertama, ia menyoroti ketidakpastian status lahan RSUD Linggajati yang menghambat proses akreditasi dan pengembangan fasilitas. “Dengan pengelolaan oleh Pemprov, kepastian hukum...