Kuningan News

  Kuningan News - Setelah persoalan sampah menggunung di Pasar Baru, mendekati Hari Lebaran Bupati Dian Rachmat Yanuar ngambek lagi.  Ia melihat ada papan reklame sebuah produk rokok yang asal pasang saja di atas trotoar jalan Ir H Juanda. Bahkan besi penguatnya sampai menutup akses pejalan kaki.  "Apa-apaan ini, masa reklame menutup akses pejalan kaki begini. Ini jelas melanggar aturan lalu lintas," geram Dian.  Dirinya tidak habis pikir pemasangan reklame di perkotaan tidak terpantau Satpol PP. Karena baru sehari, ia meminta agar segera dibongkar.  Bupati Dian juga menelepon Kepala Bappenda, Guruh Zulkarnaen kaitan dengan reklame tersebut.  "Tidak ada izin. Ga ngomong dulu kalo mau pasang papan reklame. Tau-tau udah dipasang permanen," aku Guruh ke Dian dibalik gagang ponsel. Tiang reklame serupa terpasang di 5 titik, masih jalur Jl Ir H Juanda. Guruh telah menegor vendor dan segera membongkarnya.  "Ini tidak ada izin dan melanggar UU lalu lintas ya...

Kuningan News - Bukan hanya mie gacoan, perijinan rumah makan di Jalan Baru Sampora-Ancaran, tepatnya di Desa Cilimus jadi sorotan. Termasuk dari Kepala Dinas PUTR Kuningan, Ir I Putu Bagiasna MSi yang berwenang mengeluarkan ijin tata ruang dan PBG (IMB).  "Sampai hari ini kami belum menerima permohonan dari pengelola rumah makan tersebut (Jalan Baru Cilimus). Bagaimana kami mengeluarkan perijinan kalau permohonannya belum ada," ungkap Putu kala dikonfirmasi Kuningan News, Kamis (20/3/2025). Ada dua perijinan yang seharusnya ditempuh yaitu Ijin Tata Ruang dan PBG. Khusus Tata Ruang kaitan dengan kelayakan fungsi lahan untuk dijadikan tempat usaha. Apakah masuk kawasan LP2B (Pertanian Berkelanjutan) atau bukan.  "Sampai sekarang kami belum tau apakah itu lahan pribadi atau tanah bengkok yang disewa. Pemiliknya siapa juga siapa, kami belum tau. Lalu apakah itu lahan sawah atau bukan. Kalau LP2B (lahan pertanian berkelanjutan), tidak ada toleransi. Itu harus dibongkar,...

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Kuningan News - Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik Lebaran 2025 turun 24% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 193,6 juta menjadi sekitar 147,1 juta orang.  Penurunan ini tidak hanya mencerminkan perubahan pola mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi sinyal pelemahan dari dinamika ekonomi nasional.  Dari peredaran uang Lebaran, disparitas regional, hingga dampak makroekonomi yang berkelindan dengan likuiditas perbankan, fenomena ini perlu dibaca secara jeli.   Peredaran Uang Lebaran: Dari Konsumsi ke Kontraksi Tradisi mudik Lebaran selama ini menjadi motor penggerak siklus perputaran uang di masyarakat.  Sektor transportasi, ritel, kuliner, dan industri kecil menengah (UMKM) menjadi penerima manfaat utama.  Dengan penurunan 24% pemudik, aliran uang yang biasanya mengalir ke pembelian tiket, konsumsi di jalan, belanja kebutu...